Registrasi Kartu Prabayar untuk Melindungi Transaksi Elektronik Masyarakat


“Tujuan utama registrasi simcard pra bayar adalah menciptakan kenyamanan seluruh masyarakat dalam mengakses informasi dan meminimalisir kejahatan di dunia maya” ungkap Dirjen Pos dan Penyelenggaraan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ahmad M Ramli, mengawali sebuah diskusi yang bertajuk “Konroversi Registrasi Simcard: Nyaman, Aman, dan Menguntungkan Siapa?”

Menyoal dengan berkembangnya berita, Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dipergunakan oleh orang lain, Dirjen PPI, Ahmad M Ramli,  menegaskan bahwa saat ini Kementrian Komunikasi bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, akan menyediakan fitur cek nomor pengecekan data dan selanjutnya bagi masyarakat jika merasa telah ada penyalahgunaan data, bisa mengajukan unreg atau penghapusan data dengan datang langsung ke operator seluler.

Registrasikan Kartu Prabayar sesuai ketentuan
Registrasikan Kartu Prabayar sesuai ketentuan

“Jika ada nomor siluman yang kita tidak merasa mendaftar, kita bisa datang ke gerai untuk menghapus data tersebut,” kata Ahmad M Ramli.

Lebih lanjut, dengan berkembangnya berita adanya orang yang menyebarkan data NIK dan No KK orang lain atau mendaftar dengan menggunakan data orang lain, lebih baik ini dihentikan karena telah melanggar dan bisa berimplikasi hukum. Karena didalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur perlindungan data pribadi.

“Pada dasarnya dengan diadakannya program pendaftaran ulang ini, Pemerintah hanya ingin masyarakat merasa terjamin dan aman serta mendapatkan kepastian hukum saat melakukan transaksi elektronik,” tegas Ahmad M Ramli

Pada kesempatan ini juga, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah, menegaskan bahwa Pemerintah menjamin,  bahwa data yang dikirimkan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) dijamin keamanannya oleh Pemerintah.

Zuldan
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrullah, menegaskan bahwa Pemerintah menjamin kerahasiaan data yang dikirimkan

“Operator seluler hanyalah mendata, meskipun mereka mempunyai nomor KK, operator tidak diberikan hak akses untuk membuka nomor KK tersebut,” kata Zudan.

Dalam kesempatan ini juga Dirjen Kependudukan mengharapkan masyarakat tidak risau atau khawatir untuk registrasi ulang. Ia memastikan penyebar kabar tidak benar, itu hanya ingin menjadikan Indonesia tidak tertib.

“Teroris, penipu, hate speech, mereka lebih suka mainnya di dunia maya, sehingga dengan adanya registrasi ulang menggunakan NIK dan KK, mereka tidak bisa bergerak karena data diri mereka akan terdaftar sehinga mudah di track, makanya sekarang mempengaruhi masyarakat untuk tidak registrasi ulang,” kata Zudan.

Sanksi Sanksi Jika Tidak Melakukan Registrasi

Agar dipahami oleh masyarakat, bahwa registrasi ulang kartu SIM prabayar ini menggunakan dasar hukum: Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 12 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Permen Kominfo No. 14 Tahun 2017 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, dengan payung hukum UU No. 36 Tahun 1999.

Sehingga masyakarat berkewajiban untuk melaksanakan “perintah” pendaftaran ulang dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK), tentunya jika tidak dilaksanakan akan ada sanksi yang diberikan kepad para penggguna tersebut.  Lalu apa sih sanksi yang akan diterima jika kita tidak melakaukan registrasi ulang.

  • Blokir Panggilan Keluar dan SMS

Setelah tanggal batas waktu 28 Februari 2018, pelanggan tidak melakkan registrasi ulang maka akan diberikan sanksi awal berupa pemblokiran pangggilan keluar. Pengguna tidak bisa melakukan baik pangggilan telepon atau sms dari nomor tersebut  dengan jangka waktu selama 30 hari. Pelanggan masih bisa menerima panggilan telepon dan menerima sms atau pun menggunakan paket datanya atau menngakses internet.

  • Blokir Panggilan Masuk dan SMS

Pada tahapan kedua jika masih belum melakukan registrasi, pengguna akan mendapatkan sanksi tanbahan yanitu pemblokiran panggilan masuk baik pangggilan telepon maupun SMS. Pengguna hanya bisa menggunakan akses data internet. Jangka waktu sanksi ini adalah 30 hari.

  • Blokir Total

Pada sanksi terberat ini tentunya jika masih belum mau melakukan registrasi ulang, kartu pra bayar tersebut akan di blokir total tidak bisa dipergunakan.

 

 

 

 

 

 

Iklan

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s